Pilkada serentak 2024 merupakan peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu elemen kunci dalam sistem otonomi daerah, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) menjadi wadah bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur dan mengelola pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam konteks hukum tata negara, tahapan Pilkada merupakan proses yang sangat penting karena mencerminkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Artikel ini akan mengupas secara mendalam tahapan Pilkada Serentak 2024, dengan penekanan pada aspek hukum tata negara.
1. Penetapan Jadwal dan Tahapan Pilkada
Tahapan pertama dalam Pilkada Serentak 2024 adalah penetapan jadwal dan tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan peraturan yang berlaku, KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkada, termasuk penentuan hari pemungutan suara. Jadwal ini harus disusun sedemikian rupa untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.
Penetapan jadwal Pilkada ini tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu dan Pilkada. Penetapan jadwal ini juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan teknis penyelenggaraan, potensi konflik, dan kesiapan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Tahap Persiapan dan Penetapan Daerah Pemilihan
Setelah penetapan jadwal, tahapan berikutnya adalah persiapan teknis dan penetapan daerah pemilihan. Daerah pemilihan (Dapil) merupakan area geografis yang menjadi basis bagi pemilih untuk memberikan suara. Dalam konteks Pilkada, Dapil umumnya disesuaikan dengan batas administratif kabupaten, kota, atau provinsi.
Penetapan Dapil ini penting untuk memastikan representasi yang adil dan proporsional bagi seluruh warga negara. KPU, dalam hal ini, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data akurat terkait jumlah penduduk dan kondisi geografis. Hal ini penting untuk menghindari potensi diskriminasi atau ketimpangan dalam representasi pemilih.
3. Pendaftaran dan Verifikasi Calon Kepala Daerah
Salah satu tahapan krusial dalam Pilkada Serentak 2024 adalah pendaftaran dan verifikasi calon kepala daerah. Proses ini diatur secara ketat oleh hukum untuk memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan yang dapat ikut serta dalam kontestasi.
Calon kepala daerah dapat berasal dari partai politik atau dari jalur independen. Untuk calon yang diusung oleh partai politik, syarat utama adalah memperoleh dukungan dari partai atau gabungan partai politik yang memiliki jumlah kursi tertentu di DPRD. Sementara itu, calon independen harus mengumpulkan dukungan dalam bentuk KTP elektronik dari sejumlah pemilih yang tersebar di daerah pemilihan.
Verifikasi terhadap syarat-syarat ini dilakukan oleh KPU dengan sangat teliti. Verifikasi meliputi pemeriksaan dokumen, kelengkapan persyaratan administratif, serta validitas dukungan bagi calon independen. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam persyaratan, calon diberikan waktu untuk memperbaikinya sebelum tahap berikutnya dilaksanakan.
4. Masa Kampanye dan Pendidikan Pemilih
Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, tahapan berikutnya adalah masa kampanye. Kampanye merupakan fase di mana calon kepala daerah dan timnya berusaha untuk meraih simpati dan dukungan dari pemilih. Masa kampanye ini diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam konteks hukum tata negara, kampanye bukan hanya tentang promosi calon, tetapi juga mencakup aspek pendidikan pemilih. KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan memadai mengenai calon-calon yang bersaing, serta isu-isu yang menjadi perhatian dalam Pilkada.
Masa kampanye juga melibatkan pengaturan terkait penggunaan dana kampanye, pemanfaatan media, hingga mekanisme pelaporan pelanggaran. KPU mengatur batasan-batasan tertentu untuk menghindari praktik-praktik curang seperti politik uang, kampanye hitam, atau intimidasi terhadap pemilih.
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Tahap inti dari Pilkada Serentak 2024 adalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Pada hari pemungutan suara, masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya. Proses pemungutan suara harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Penghitungan suara dilakukan segera setelah proses pemungutan suara berakhir. Penghitungan ini dilakukan secara transparan di hadapan saksi dari masing-masing calon serta masyarakat. Hasil penghitungan suara di TPS kemudian direkapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
KPU sebagai penyelenggara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas hasil Pilkada dan memastikan bahwa hasil yang diumumkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
6. Penetapan Hasil dan Penyelesaian Sengketa Pilkada
Setelah penghitungan suara selesai, KPU akan menetapkan hasil Pilkada. Penetapan ini dilakukan setelah memastikan tidak ada sengketa atau keberatan dari pihak-pihak terkait, atau setelah sengketa tersebut diselesaikan. Dalam konteks hukum tata negara, penyelesaian sengketa Pilkada merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Sengketa hasil Pilkada dapat terjadi apabila terdapat keberatan dari peserta Pilkada yang merasa dirugikan oleh hasil penghitungan suara. Penyelesaian sengketa ini diatur oleh undang-undang dan umumnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pilkada.
Proses penyelesaian sengketa di MK harus dilakukan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil, transparan, dan objektif. MK akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan kemudian memutuskan apakah hasil Pilkada yang diumumkan oleh KPU sah atau perlu dilakukan pemungutan suara ulang.
7. Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
Tahapan terakhir dalam Pilkada Serentak 2024 adalah pelantikan kepala daerah terpilih. Setelah seluruh tahapan sebelumnya selesai dan tidak ada sengketa yang belum diselesaikan, kepala daerah yang terpilih akan dilantik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelantikan ini dilakukan oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk di tingkat provinsi, atau oleh gubernur di tingkat kabupaten/kota.
Pelantikan kepala daerah menandai dimulainya masa jabatan kepala daerah yang baru. Dalam konteks hukum tata negara, pelantikan ini memiliki makna simbolis dan legal yang kuat, karena menandai peralihan kekuasaan secara sah dan damai, sesuai dengan kehendak rakyat yang telah disalurkan melalui Pilkada.
Kesimpulan
Pilkada Serentak 2024 merupakan proses demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tahapan-tahapan dalam Pilkada, mulai dari penetapan jadwal hingga pelantikan kepala daerah terpilih, diatur secara ketat oleh undang-undang untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Pengacara di Bidang Hukum Bisnis, Keluarga,Haki dan lainya dan juga sebagai kontributor di Maliq & Associates
