Table of Contents

Cara Mempidanakan Orang yang Berhutang

Kegiatan utang piutang atau pinjam meminjam adalah suatu hal yang lumrah dilakukan dan menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Untuk utang piutang dengan nominal yang besar, biasanya menggunakan surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini bisa dijadikan salah satu cara mempidanakan orang yang berhutang, namun salah satu pihak ternyata tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam surat perjanjian utang piutang tersebut memang mencakup beberapa hal detail. Diantaranya memuat tentang bagaimana mekanisme pembayaran utang, bunga, tenor serta sejumlah langkah yang bisa diambil apabila hutang tidak segera dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan.

Mempidanakan Orang Yang Mangkir Utang

Utang piutang tidak selalu berhubungan dengan bank selaku krediturnya, namun juga bisa dilakukan oleh orang per orang. Utang piutang ini bisa menjadi sebuah hukum pidana apabila terdapat kebohongan atau penipuan di dalamnya. Pihak peminjam nantinya bisa membuat laporan kepada kepolisian tentang tindak pidana penipuan dimana hal ini sudah diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHPidana).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, siapapun yang memiliki maksud ingin mendapatkan keuntungan diri sendiri maupun orang lain namun dengan cara yang bertentangan dengan hukum, maka bisa diancam pasal penipuan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara.

Permasalahan hukum akibat pelanggaran dari perjanjian utang piutang ini juga sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu tentang kecakapan membuat sebuah perikatan, kesepakatan pihak-pihak terkait untuk mengikatkan diri, suatu pokok persoalan tertentu serta sebuah sebab yang tak dilarang.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan, pinjam pakai habis merupakan sebuah perjanjian dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sejumlah barang yang dapat habis dipakai. Syaratnya, pihak kedua nantinya harus mengembalikan barang sejenis dengan jumlah dan keadaan sama kepada pihak pertama.

Terkadang, sekalipun sudah membuat perjanjian yang juga telah disepakati oleh semua pihak, selalu ada kasus dimana peminjam tiba-tiba mangkir untuk membayar utangnya. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak lainnya dan dari kacamata hukum, peminjam ini bisa disebut telah melakukan kelalaian atau wanprestasi.

Persoalan utang piutang yang paling sering dilaporkan kepada pihak berwajib saat ini adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan. Permasalahan ini sudah termasuk kategori hukum pidana, terlebih jika memang ada unsur niat jahat. Hal ini tentu sudah memenuhi unsur pidana Pasal 372 KUHP terkait penggelapan dan juga Pasal 378 KUHP terkait penipuan.

Perlu diingat, ada perbedaan substansi dari tindak pidana penggelapan atau kelalaian ini. Agar masalah utang piutang ini bisa dilanjutkan ke proses pidana, maka harus bisa memberikan bukti adanya perbuatan serta niatan dari peminjam yang memang sengaja tidak membayar atau mengembalikan utang.

Jika nanti kemudian ditemukan penyebabnya adalah karena ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, maka utang yang tidak dibayar tersebut menjadi perkara perdata. Nantinya dapat dilakukan ganti rugi saat laporan sudah sampai ke pengadilan karena wanprestasi.

Sebaliknya, apabila kelalaian peminjam tersebut murni karena ketidakmampuan dalam membayar utang, maka peminjam tidak bisa dipidana atas tuduhan penipuan atau penggelapan. Hal ini juga sudah diatur di dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang No. 39 terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

Cara Mempidanakan Orang Yang Berhutang

Mempidanakan seseorang atas kasus utang piutang biasanya tidak sampai ke proses peradilan. Meski begitu, tetap ada cara mempidanakan orang yang berhutang dengan harus memenuhi sejumlah persyaratan serta bukti-bukti yang kuat. Dimana hal ini sudah diatur dalam Pasal 379 a KUHP tentang kriminalisasi pihak yang memanfaatkan hutang sebagai mata pencarian.